Sabtu, 11 Februari 2012 - 01:14:45 WITA
Disdukcapil Gandeng PA Banjarbaru dalam Sosialisasi Akta-Akta Pencatatan Sipil Diposting oleh : anonymous
Kategori: Teknologi - Dibaca: 3916 kali

Banjarbaru - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru kembali menggandeng Pengadilan Agama Banjarbaru dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat kota Banjarbaru perihal akta-akta catatan sipil. Sosialisasi ini dimaksudkan agar masyarakat di Kota Banjarbaru lebih memahami hal ihwal tentang berbagai macam bentuk akta catatan sipil serta relevansinya dengan kewenangan pengadilan, khususnya Pengadilan Agama.

Melalui Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472/04-Capil/Disdukcapil, kegiatan sosialisasi ini merupakan implementasi Kebijakan Kependudukan Tahun 2015 tentang akte-akte pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Sasaran sosialisasi kali ini adalah:

1. Tim Penggerak PKK se-Kelurahan

2. Ketua Posyandu se-Kelurahan

3. Bidan Persalinan se-Kelurahan

4. Unsur Guru se-Kelurahan

5. Aparat Kelurahan

Sosialisasi akta-akta pencatatan sipil tahun ini diselenggarakan di lima kelurahan, yaitu:

 1. Kelurahan Landasan Ulin Barat

 2. Kelurahan Landasan Ulin Timur

 3. Kelurahan Bangkal

 4. Kelurahan Loktabat Utara

 5. Kelurahan Kemuning

Pengadilan Agama Banjarbaru dalam hal ini diminta untuk memberikan penjelasan mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama kaitannya dengan pencatatan sipil. Beberapa kewenangan Pengadilan Agama yang berkaitan erat dengan pencatatan sipil antara lain pengesahan nikah (itsbat nikah), pengangkatan anak (tabanniy), penetapan asal usul anak (pengakuan anak, istilhaq), dan perkara kewarisan. Dalam tahun anggaran 2015 ini, Pengadilan Agama Banjarbaru diwakili oleh beberapa Hakim untuk memberikan materi sosialisasi tersebut, yaitu:

1. Azimar Rusydi, S.Ag., MH.

 2. Mohammad Anton Dwi Putra, SH.

 3. Syahrul Ramadhan, SHI.

 4. M. Natsir Asnawi, SHI.

Antusiasme masyarakat dalam mengikuti sosialiasi ini cukup tinggi. Ini setidaknya terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan peserta sosialisasi mengenai pencatatan sipil. Pertanyaan ke Pengadilan Agama bahkan mendominasi dari seluruh pertanyaan tersebut, hal mana menandakan masih banyaknya persoalan hukum yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama yang belum dipahami oleh masyarakat. 

 Permasalahan yang paling banyak dibahas dalam sosialisasi ini secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu:

Praktik nikah di bawah tangan (nikah sirri) merupakan praktik yang sangat umum ditemui di Banjarbaru. Ada banyak alasan mengapa masyarakat melakukan praktik nikah sirri, di antaranya kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum perkawinan sehingga tidak memahami akibat negatif dari praktik nikah sirri; calon suami istri tidak dapat membayar biaya-biaya jika menikah secara resmi di KUA; dan adanya kesengajaan dan motif-motif tertentu untuk menyembunyikan pernikahannya. Kesengajaan atau motif tertentu yang paling umum adalah menyembunyikan pernikahannya karena si lelaki ternyata telah menikah secara resmi dengan perempuan lain alias poligami liar.

 

Sebagian dari peserta sosialisasi mempertanyakan status anak angkat apakah mewarisi orang tua angkatnya atau tidak. Dalam hukum Islam, pengangkatan anak yang disebut dengan tabanni tidak memutus nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya. Demikian, sehingga anak angkat tidak dapat mewarisi orang tua angkatnya. Orang tua angkat juga tidak dapat menjadi wali nikah bagi anak angkatnya (jika anak angkatnya perempuan). Orang tua angkat hanya dapat menjadi wali terhadap diri dan harta anak angkatnya di dalam maupun di luar pengadilan. Mengenai harta warisan, anak angkat dapat memperoleh bagian dari harta yang ditinggalkan orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah.

 

Beberapa peserta mempertanyakan status anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri. Terhadap hal tersebut, status anak dapat disahkan oleh Pengadilan jika ternyata perkawinan sirri yang dilakukan oleh orang tuanya memenuhi syarat dan rukun sah perkawinan serta tidak terhalang untuk melakukan perkawinan.

Diharapkan dengan sosialisasi ini, masyarakat lebih memahami kewenangan absolut Pengadilan Agama kaitannya dengan pencatatan sipil. Pada akhirnya kesadaran hukum masyarakat untuk lebih memahami dan menaati aturan meningkat sehingga cita-cita terwujudnya masyarakat taat hukum dapat tercapai. *mna*


Copyright © Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. 2017. Theme Design by Rian