Selasa, 13 November 2018 - 14:54:40 WITA
Masih Ada 6juta Penduduk Belum Rekam E-KTPDiposting oleh : anonymous
Kategori: Kependudukan - Dibaca: 44 kali

Jakarta,- Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) mengadakan seminar nasional di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Seminar ini digelar untuk meningkatkan mutu pelayanan melalui pemanfaatan data administrasi kependudukan.

Acara yang digelar di Balairung Jenderal Rudini, Senin (5/11/2018) tersebut dihadiri Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhurlloh, Rektor IPDN Ermaya Suradinata, dan perwakilan Bank Dunia Yongmei Zhou.

Pada sambutannya, Zudan mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu tujuan Kemendagri dalam rangka memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam menggunakan data kependudukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Kemendagri ingin memperkuat SDM oleh karena itu selain pengembangan melalui instansi pendidikan dengan mendirikan jurusan administrasi kependudikan seperti di IPDN, seminar nasional seperti ini menjadi penting," kata Zudan.

Dia melanjutkan, setiap waktu berlalu bangsa ini menghadapi perubahan situasi baik secara nasional maupun internaisonal. Untuk menghadapi perubahan tersebut, pelayanan di bidang adiministrasi penduduk harus terus dikembangkan.

"Di dalam tataran administrasi kependudukan, kita jangan melihat UU No 23/2006 sebagai dokumen statis. Kita harus memikirkan sudah terjadu lompatan yang panjang dalam 12 tahun terakhir ini. Tahun 2006 belum terbangun data center seperi sekarang, belum berkembang aplikasi digital," ujarnya.

Dia menjelaskan, manajemen pemerintahan tidak boleh menyelesaikan masalah administrasi kependudukan saat ini dengan pendekatan masa lalu. Namun problem saat ini harus diselesaikan saat ini.

"Saat ini sudah ada Perpres 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Revolusi adminduk yang kita jalankan sudah evolutif. Prosedur yang tadinya panjang jadi dipotong lebih pendek, persyaratan yang tidak perlu jangan diulang," tuturnya.

"Dalam database kita, sebanyak 97 persen warga harus ber-KTP elektronik sudah melakukan perekaman penduduk. Dari 191 juta, yang sudah merekam sebanyak 185 juta. Kurang 6 juta lagi, mari kita kompak bergerak bersama serentak meneyelesaikan 6 juta lagi itu," sambungnya.

Selain perekaman kependudukan, Zudan mengatakan, akte kelahiran pada 2019 juga sudah melampaui target. "Tanggal 31 Desember 2019, capaian akte kelahiran 85 persen. Pada 30 September 2018, target sudah dilampaui dnegan 90,6 persen," kata dia.

"Wajib menjawab keprcayaan publik. Dalam tata kelola adminduk, pungutan liar harus kita hindari. Seluruh layanan aminduk sudah digratiskan, tidak boleh dipingut biaya lain. Kalau kepercayaan publik dibangun, ujung tertinggi pemerintahan yaitu mampu membangun reputasi pemerintahan yang bersih. Mari kita bersama-sama membangun pemerintahan yang bereputasi unggul," jelasnya.

Sumber : Liputan6.com


Copyright © Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. 2018. Theme Design by Rian